Kategori:Karya yang tidak lengkap

C

• Indeks:Convention on Biological Diversity.djvu

D

• Deklarasi Manila pada Persetujuan Manila
• Dukungan terhadap Wilayah Non Pemerintahan Sendiri oleh instansi khusus dan lembaga-lembaga internasional yang terkait dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa

J

• Jaringan Jalan Asia di Indonesia

K

• Kamus Mitologi dan Biografi Yunani dan Romawi
• Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya

P

• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-01/MBU/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-02/MBU/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-03/MBU/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006
• Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.1/Menhut-II/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012/Lampiran
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012/Lampiran
• Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 02/M-IND/PER/1/2012 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
• Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012
• Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit
• Pernyataan bersama pada Persetujuan Manila

P samb.

• Persetujuan Kerjasama Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat Tentang Penggunaan Tenaga Nuklir Untuk Maksud-maksud Damai
• Persetujuan Manila
• Pertukaran nota menjadikan Perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan Persetujuan Manila pada 31 Juli 1963
• Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009

R

• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Aparatur Sipil Negara
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Badan Hukum Pendidikan
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kelautan
• Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komponen cadangan pertahanan negara

U

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1972
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1977
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1947
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1974
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1976

U samb.

• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012/Lampiran
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2003
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1972
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1973
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1978
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012/Lampiran
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012/Penjelasan
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011