Hasil pencarian
Mungkin maksud Anda adalah: ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia no vi 2020
Buat halaman "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. VI/2000" di wiki ini! Lihat pula hasil pencarian Anda.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 (2003) 5180Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia...65 KB (4.445 kata) - 27 Agustus 2011 14.30
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 (UU/2000/38) (2000) 9251Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 (UU/2000/38)2000 Karya ini...22 KB (222 kata) - 4 Oktober 2016 14.09
- Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal mengenai Sumpah Jabatan Presiden; dan 2. Melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No...6 KB (823 kata) - 26 November 2008 15.25
- Buku Keempat Jilid 2A terbitan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001; Bukti P-14 : Fotokopi Karya Tulis Zein...22 KB (3.470 kata) - 27 Agustus 2011 00.55
- Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000,...139 bita (3.934 kata) - 20 September 2020 13.25
- Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan. MPR-RI Tahun 2001; Ketetapan Majelis Permusyawaratan...163 KB (23.023 kata) - 27 Agustus 2011 00.44
- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan...41 KB (5.548 kata) - 6 Oktober 2008 23.47
- Kebenaran dan Rekonsiliasi ini juga didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional...295 KB (41.515 kata) - 5 Oktober 2016 04.01
- Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia...29 KB (3.758 kata) - 4 Oktober 2016 14.20
- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959); Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan...34 KB (4.341 kata) - 4 Oktober 2016 14.06
- sastra Indonesia serta bagi masyarakat luas. Jakarta, 1 Agustus 2000 Hasan Alwi Kepala Pusat Bahasa KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA...4 KB (1.469 kata) - 18 Agustus 2022 11.22
- dirumuskan. Pada Rapat Pleno ke-41 Panitia Ad Hoc I, Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 8 Juni 2000, diajukan suatu usulan bahwa: �Komisi Yudisial...239 KB (33.476 kata) - 27 Agustus 2011 00.55
- Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999...55 KB (7.820 kata) - 4 Oktober 2016 14.11
- negara yang lain, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia dan berbagai institusi...58 KB (7.790 kata) - 6 September 2011 05.43
- Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, didalam Pasal...239 KB (33.570 kata) - 27 Agustus 2011 00.44
- Madilog (bagian VI. Logika)menandakan hidup. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Yang tetap cuma ketetapan perubahan, atau perubahan ketetapan. Pasal 2. DARI TITIK TERKECIL KE...637 bita (147.963 kata) - 24 April 2018 01.02
- menandakan hidup. Tidak ada yang tetap, semuanya berubah. Yang tetap cuma ketetapan perubahan, atau perubahan ketetapan. Pasal 2. DARI TITIK TERKECIL KE...560 KB (76.718 kata) - 24 April 2018 01.02