Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.
Pasal 61
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melindungi dan mencegah perempuan dari tindakan aborsi yang tidak aman serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 62
Ketentuan lebih lanjut mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Bagian Ketujuh Kesehatan Keluarga Berencana
Pasal 63
Upaya Kesehatan keluarga berencana ditujukan untuk
mengatur kehamilan, membentuk generasi yang sehat,
cerdas, dan berkualitas, serta menurunkan angka
kematian ibu dan bayi.
Upaya Kesehatan keluarga berencana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia subur.
Setiap Orang berhak memperoieh akses ke pelayanan
keluarga berencana.
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat
bertanggung jawab atas penyelenggaraan keluarga
berencana yang sesuai dengan standar, aman, bermutu,
dan terjangkau.
Pelayanan keluarga berencana dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
