Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
5.
|
Judul Peraturan Perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.
Contoh yang tidak tepat dengan menambah singkatan:
|
|
a.
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)
|
b.
|
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
|
|
|
Contoh yang tidak tepat dengan menggunakan akronim:
|
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ... NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENYUSUNAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
|
|
6.
|
Pada nama Peraturan Perundang–undangan perubahan ditambahkan frasa perubahan atas di depan judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah.
Contoh:
a.
|
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK
|
|