Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374).
Pasal 120
Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) diubah menjadi sebagai berikut:
Ketentuan judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB V KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM, RISET, DAN INOVASI
Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 66
Pemerintah Pusat dapat memberikan penugasan khusus
kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum serta riset dan inovasi nasional.
Penugasan khusus kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan, kegiatan usaha BUMN, serta mempertimbangkan kemampuan BUMN.
Rencana penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama antara BUMN yang bersangkutan dengan Pemerintah Pusat.
Apabila penugasan tersebut secara finansial tidak fisibel, Pemerintah Pusat harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut, termasuk margin yang diharapkan sepanjang dalam tingkat kewajaran sesuai dengan penugasan yang diberikan.
Penugasan kepada BUMN sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS atau Menteri.
BUMN dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan:
