Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
- 15 -
memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;
menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
menegakkan sumpah jabatan;
menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi.
Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 19
Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
Dihapus.
Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 21
Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:
Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan