Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

←

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1847)

→

proyek saudari: artikel Wikipedia, item Wikidata.

Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Hukum Napoleon kemudian bedasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUHPer. BW/KUHPer sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan Undang-undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia-Belanda berlaku bagi warga negara Indonesia(azas konkordasi). Beberapa ketentuan yang terdapat didalam BW pada saat ini telah diatur secara terpisah/tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya berkaitan tentang tanah, hak tanggungan dan fidusia.

Daftar Isi (tidak ada di berkas asli)

Buku Kesatu - Orang

Bab I - Tentang menikmati dan kehilangan hak-hak kewargaan

Bab II - Tentang akta-akta catatan sipil

Bab III - Tentang tempat tinggal atau domisili

Bab IV - Tentang perkawinan

Bab V - Tentang hak dan kewajiban suami-istri

Bab VI - Tentang harta-bersama menurut undang-undang dan pengurusannya

Bab VII - Tentang perjanjian kawin

Bab VIII - Tentang gabungan harta-bersama atau perjanjian kawin pada perkawinan kedua atau selanjutnya

Bab IX - Tentang pemisahan harta-benda

Bab X - Tentang pembubaran perkawinan

Bab XI - Tentang pisah meja dan ranjang

Bab XII - Tentang keayahan dan asal keturunan anak-anak

Bab XIII - Tentang kekeluargaan sedarah dan semenda

Bab XIV - Tentang kekuasaan orang tua

Bab XIVA - Tentang penentuan, perubaran dan pencabutan tunjangan nafkah

Bab XV - Tentang kebelumdewasaan dan perwalian

Bab XVI - Tentang pendewasaan

Bab XVII - Tentang pengampuan

Bab XVIII - Tentang ketidakhadiran

Buku Kedua - Benda/Barang

Bab I - Tentang barang dan pembagiannya

Bab II - Tentang besit dan hak-hak yang timbul karenanya

Bab III - Tentang hak milik

Bab IV - Tentang hak dan kewajiban antara para pemilik pekarangan yang bertetangga

Bab V - Tentang kerja rodi

Bab VI - Tentang pengabdian pekarangan

Bab VII - Tentang hak numpang karang

Bab VIII - Tentang hak guna usaha (erfpacht)

Bab IX - Tentang bunga tanah dan sepersepuluhan

Bab X - Tentang hak pakai hasil

Bab XI - Tentang hak pakai dan hak mendiami

Bab XII - Tentang pewarisan karena kematian

Bab XIII - Tentang surat wasiat

Bab XIV - Tentang pelaksana surat wasiat dan pengelola harta peninggalan

Bab XV - Tentang hak berpikir dan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan

Bab XVI - Tentang hal menerima dan menolak warisan

Bab XVII - Tentang pemisahan harta peninggalan

Bab XVIII - Tentang harta peninggalan yang tak terurus

Bab XIX - Tentang piutang dengan hak didahulukan

Bab XX - Tentang gadai

Bab XXI - Tentang hipotek

Buku Ketiga - Perikatan

Bab I - Tentang perikatan pada umumnya

Bab II - Tentang perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan

Bab III - Tentang perikatan yang lahir karena undang-undang

Bab IV - Tentang hapusnya perikatan

Bab V - Tentang jual-beli

Bab VI - Tentang tukar-menukar

Bab VII - Tentang sewa-menyewa

Bab VIIA - Tentang perjanjian kerja

Bab VIII - Tentang perseroan perdata (persekutuan perdata)

Bab IX - Tentang badan hukum

Bab X - Tentang penghibahan

Bab XI - Tentang penitipan barang

Bab XII - Tentang pinjam-pakai

Bab XIII - Tentang pinjam pakai habis (verbruiklening)

Bab XIV - Tentang bunga tetap atau bunga abadi

Bab XV - Tentang persetujuan untung-untungan

Bab XVI - Tentang pemberian kuasa

Bab XVII - Tentang penanggung

Bab XVIII - Tentang perdamaian

Buku Keempat – Pembuktian dan Kedaluwarsa

Bab I - Tentang pembuktian pada umumnya

Bab II - Tentang pembuktian dengan tulisan

Bab III - Tentang pembuktian dengan saksi-saksi

Bab IV - Tentang persangkaan

Bab V - Tentang pengakuan

Bab VI - Tentang sumpah di hadapan hakim

Bab VII - Tentang kedaluwarsa pada umumnya

Lihat pula