Krisis Global dan Penyelamatan Sistem Perbankan Indonesia/Box 3
Majalah TIME edisi akhir tahun 2009 memilih Gubernur Federal Reserve (The Fed) Amerika Serikat, Ben Bernanke sebagai “Man of The Year 2009”. Terpilihnya profesor ahli Depresi Besar Ekonomi pada Universitas Priceton ini menyisihkan banyak tokoh besar dunia. TIME memilih Bernanke atas keberaniannya mengelontorkan dana miliaran dolar AS sebagai dana talangan ke industri perbankan, lembaga keuangan hingga ke banyak korporasi. Tindakan ini diambil untuk mencegah resesi lebih mengila dan mendalam. Buah keberanian Bernanke ini sudah terlihat ketika perekonomian AS menunjukan gejala membaik dari pemulihan. Pilihan TIME atas Ben Bernanke menimbulkan banyak kecaman. Pasalnya, Bernanke terbilang terlalu nekad mempertaruhkan dana miliaran dolar AS untuk menalangi kebangkrutan industri keuangan, finansial dan manufaktur. Pro dan kontra atas sebuah kebijakan yang diambil dalam situasi krisis adalah hal lumrah. Hal yang tak jauh berbeda ketika Bank Indonesia menetapkan Bank Century sebagai bank gagal yang berpotensial sistemik (20 Nopember 2008). Dalam situasi yang serba kritis akibat krisis yang mendalam di Indonesia, KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) harus mengambil keputusan: menutup atau menyelamatkan BC. Pilihan pun jatuh pada putusan menyelematkan yang adalah jamak seperti halnya ketika The Fed menyelamatkan perbankan di negaranya. Untuk menyelamatkan BC diperlukan dana setidaknya Rp6,76triliun. Rincian angka bailout sebesar itu adalah untuk keperluan menambah modal bank (CAR) hingga 8% sebesar Rp1,7 triliun an kebutuhan likuiditas 3 (tiga) bulan ke depan sebesar Rp4,792 triliun Dana penyelamatan BC dikeluarkan dari kocek Lembaga Penjamin Pinjaman (LPS) yang bersumber dari pungutan premi perbankan. Biaya penyelamatan dana talangan oleh LPS tadi diperhitungkan sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) LPS ke BC yang berubah nama menjadi Bank Mutiara. Dalam kurun waktu dua hingga tiga bulan ke depan LPS akan melego saham Bank Mutiara ke calon investor. Jadi, di atas kertas dana talangan PMS sebesar Rp6,76 triliun tidaklah semuanya menguap bak angin lalu. PMS tersebut akan kembali, tergantung besarnya hasil penjualan saham bank itu oleh LPS. Langkah KSSK menyelamatkan BC pun sepenuhnya bukanlah karena ingin menyelamatkan satu bank itu. Langkah ini hanya merupakan bagian dari upaya besar yang ingin disasar, yakni menjaga stabilitas sektor keuangan dan perbankan serta menyelamatkan perekonomian. Sementara kesan yang muncul di publik adalah mengapa Pemerintah mesti mengorbankan dana triliunan untuk sebuah bank yang dianggap tidak pantas diselamatkan. Dalam kondisi normal, kegagalan Bank Century tidaklah termasuk bank sistemik dan tidak harus diselamatkan. “Tapi dalam situasi krisis, bank sekecil apa pun potensial sekali menjadi sistemik,” ujar Raden Pardede, mantan Sekretaris KSSK. Menurut kalkulasi A. Tony Prasetiantono, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) seperti dilansir harian Kompas, 14 Desember 2009, ongkos jika BC tak diselamatkan diperkirakan hanya Rp6 triliun. Lebih murah Rp600 miliar dibanding bail-out BC. Angka itu diperoleh dari perhitungan total dana pihak ketiga di BC sebesar Rp9 triliun. Total dana nasabah yang dijamin LPS (Rp2 miliar per rekening) diperkirakan mencapai Rp6 triliun. Sisanya (Rp3 triliun) tidak masuk skim penjaminan LPS. Tapi, kata dia, itu baru memperhitungkan biaya langsung. Padahal ada biaya tak langsung. Yang dimaksud biaya tak langsung adalah ongkos kepanikan deposan yang memiliki dana di atas Rp2 miliar yang tak dijamin LPS di 23 bank-bank (peers) setara BC. Aksi rush dana sangat mungkin terjadi. Bila hal itu terjadi diperkirakan akan ada 23 bank yang akan ikut kolaps. Bila bank-bank itu ambruk, maka LPS mesti mengganti dana nasabah. Sulit memastikan berapa besar biaya yang mesti dikeluarkan kalau skenario menutup BC terjadi. Tapi yang jelas, kata Tony, ongkos tak langsung bila BC tak diselamatkan akan lebih besar dari Rp6,76 triliun. Jadi? “Menyelamatkan BC dengan harga Rp6,76 triliun masih jauh lebih murah daripada skim lainnya,” tandas Tony Prasetyantono. Menurut dia, membandingkan biaya penyelamatan dengan nasi bungkus, biaya pemulihan gempa di Padang atau lainnya tidak ada metodologinya. Tidak juga ilmiah dan sistematis. Semestinya, yang menjadi pembanding adalah aset dan dana masyarakat di sektor perbankan yang berhasil diamankan stabilitasnya. Dengan hanya Rp6,76 triliun, dana masyarakat di seluruh bank di Indonesia yang mencapai Rp1.800 triliun dicegah kepanikan dan kebangkrutan. Hal lain, kata Raden Pardede, yang mesti diperhitungan adalah biaya menyehatkan bank-bank bila BC tidak diselamatkan. Pada waktu melikuidasi 16 bank pada Nopember 1997, ada ongkos yang menjadi beban APBN mencapai Rp600 triliun. Dana sebesar itu dipakai untuk merekapitalisasi perbankan nasional agar terhindar dari kebangkrutan. Hal itu belum lagi memperhitungkan ekses lain. Misalnya, meningkatnya angka pengangguran dan merosotnya angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pepatah bijak mengatakan pengalaman (sejarah) adalah guru yang terbaik. Itu pula yang menjadi pegangan Ben Bernanke ketika menyelamatkan (bail out) perbankan di AS dengan dana talangan miliaran dolar AS. Ia tak mau mengulang kesalahan The Fed di masa lalu—ketika menghadapi resesi tahun 1930-an— yang hanya berdiam diri melihat perbankan pada tumbang dan perekonomian mengalami kebangkrutan. (*)