Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 034/O/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 034/O/1997

TENTANG

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154/U/1993 tentang Sekolah Lanjut Tingkat Pertama, dipandang perlu mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan mengatur organisasi dan tata kerja SLTP;

Mengingat:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia: Nomor 28 Tahun 1990; Nomor 38 Tahun 1992; Nomor 39 Tahun 1992; Keputusan Presiden Republik Indonesia: Nomor 44 Tahun 1974; Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996; Nomor 96/M Tahun 1993; Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 054/U/1993;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-148/I/97 tanggal 7 Februari 1997;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMP MENJADI SLTP SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SLTP.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut SLTP.

Pasal 2

Nomenklatur dan Penomoran SLTP diatur sebagai berikut: SLTP yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan; SLTP yang berlokasi di kotamadia/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadia/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan; SLTP yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan; SLTP yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan; Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SLTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), urutan penomoran SLTP ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan pelembagaan SLTP yang bersangkutan. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SLTP sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

SLTP adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi. SLTP dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SLTP mempunyai tugas menyelenggarakan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SLTP mempunyai fungsi: pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku; pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa; pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat; pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SLTP.

BAB III
ORGANISASI

Pasal 6

Organisasi SLTP terdiri atas: Kepala; Wakil Kepala; Urusan Tata Usaha; Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru yang mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala SLTP dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan SLTP serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala; Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan organisasi SLTP tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SLTP sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan tugas pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V
BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI
LOKASI

Pasal 21

Sejak ditetapkannya Keputusan ini SLTP berjumlah 8.998 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SLTP ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SLTP yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0370/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Maret 1997 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, ttd. PROF. DR.-ING. WARDIMAN DJOJONEGORO