Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/2000: Perbedaan revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
|title =[[Undang-Undang Republik Indonesia]]
|section =Tahun 2000
|previous =[[Undang-Undang Republik Indonesia/ tahun 1999|1999]]
|next =[[Undang-Undang Republik Indonesia/ tahun 2001|2001]]
|shortcut =
|notes =
 
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000|Nomor 1]]
| Pengesahan ''ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour'' (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000|Nomor 2]]
| Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000|Nomor 3]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999]] Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000|Nomor 4]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999]] Tentang Pemilihan Umum
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2000|Nomor 5]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000|Nomor 6]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000|Nomor 7]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontan
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2000|Nomor 8]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000|Nomor 9]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000|Nomor 10]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000|Nomor 11]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2000|Nomor 12]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2000|Nomor 13]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000|Nomor 14]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tabun 1999|Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2000|Nomor 15]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1999|Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999]] Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000|Nomor 16]]
| Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983]] Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000|Nomor 17]]
| Perubahan Ketiga Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983]] Tentang Pajak Penghasilan.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000|Nomor 18]]
| Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983|Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983]] Tentang Pajak Pertambahan Nifai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000|Nomor 19]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997|Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997]] Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000|Nomor 20]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997|Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997]] Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000|Nomor 21]]
| Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2000|Nomor 22]]
| Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000|Nomor 23]]
| Pembentukan Propinsi Banten.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000|Nomor 24]]
| Perjanjian International.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000|Nomor 25]]
| Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000 - 2004.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000|Nomor 26]]
| Pengadilan Hak Asasi Manusia
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000|Nomor 27]]
| Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000|Nomor 28]]
| Penetapan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000]] Tentang Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998]] Tentang Perubahan Berlakunya [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997|Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997]] Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000|Nomor 29]]
| Perlindungan Varietas Tanaman
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000|Nomor 30]]
| Rahasia Dagang
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000|Nomor 31]]
| Desain Industri
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000|Nomor 32]]
| Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2000|Nomor 33]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000|Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000]] Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000|Nomor 34]]
| Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997|Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997]] Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2000|Nomor 35]]
| Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2000|Nomor 36]]
| Penetapan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I1 Tahun 2000]] Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2000|Nomor 37]]
| Penetapan [[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2000|Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000]] Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000|Nomor 38]]
| Pembentukan Propinsi Gorontalo
|}
6.542

suntingan

Menu navigasi

Perkakas pribadi

Ruang nama

Varian

Lainnya

Komunitas

Bagikan