Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/2000: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k fix redir |
k kat |
||
| Baris 45: | Baris 45: | ||
* '''[[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000|Nomor 37]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. |
* '''[[Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000|Nomor 37]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang. |
||
* '''[[Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000|Nomor 38]]''': Pembentukan Propinsi Gorontalo |
* '''[[Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000|Nomor 38]]''': Pembentukan Propinsi Gorontalo |
||
[[Kategori:Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000| ]] |
|||
Revisi per 5 Juni 2007 12.03
- Nomor 1: Pengesahan ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Form Of Child Labour (Konvensi Ilo No.182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
- Nomor 2: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000
- Nomor 3: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1999/2000
- Nomor 4: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum
- Nomor 5: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irianjaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong
- Nomor 6: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
- Nomor 7: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontan
- Nomor 8: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen Dan Kabupaten Simeuleu.
- Nomor 9: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- Nomor 10: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo.
- Nomor 11: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, Dan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Nomor 12: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata.
- Nomor 13: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
- Nomor 14: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tabun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Nomor 15: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak.
- Nomor 16: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Nomor 17: Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Nomor 18: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nifai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Nomor 19: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- Nomor 20: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.
- Nomor 21: Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
- Nomor 22: Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1998/1999
- Nomor 23: Pembentukan Propinsi Banten.
- Nomor 24: Perjanjian International.
- Nomor 25: Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000 - 2004.
- Nomor 26: Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Nomor 27: Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Nomor 28: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1998 Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Menjadi Undang-Undang.
- Nomor 29: Perlindungan Varietas Tanaman
- Nomor 30: Rahasia Dagang
- Nomor 31: Desain Industri
- Nomor 32: Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
- Nomor 33: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2000.
- Nomor 34: Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
- Nomor 35: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
- Nomor 36: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang.
- Nomor 37: Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
- Nomor 38: Pembentukan Propinsi Gorontalo