Halaman:Amandemen I UUD 1945.djvu/2

undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan
Bangsa".

(2)	Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah di hadapan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Pasal 13

(2)	Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
(3)	Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 14

(1)	Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
(2)	Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 15

Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan
undang-undang.

Pasal 17

(2)	Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
(3)	Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 20

(1)	Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang.
(2)	Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.