Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/2015: Perbedaan antara revisi

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
Rex Aurorum (bicara | kontrib)
kTidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 10: Baris 10:
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015|1 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015|1 Tahun 2015]]
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
|
|23
|5656
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015|2 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015|2 Tahun 2015]]
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
|
|24
|5657
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015|3 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015|3 Tahun 2015]]
|Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
|Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
|
|44
|5659
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015|4 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015|4 Tahun 2015]]
|Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence)
|Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (''Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence'')
|
|47
|5675
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015|5 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015|5 Tahun 2015]]
|Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
|Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (''Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam'')
|
|48
|5673
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015|6 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015|6 Tahun 2015]]
|Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea)
|Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (''Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea'')
|
|49
|5674
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015|7 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015|7 Tahun 2015]]
|Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence)
|Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (''Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence'')
|
|50
|5675
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015|8 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015|8 Tahun 2015]]
|Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
|Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang
|
|57
|5678
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015|9 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015|9 Tahun 2015]]
|Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
|Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
|
|58
|5679
|
|
|
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015|10 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015|10 Tahun 2015]]
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang
|Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang
|
|107
|5698
|
|
|
|-
|-
Baris 80: Baris 81:
|-
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015|13 Tahun 2015]]
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015|13 Tahun 2015]]
|Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
|Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (''Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam'')
|
|
|
|

Revisi per 6 Desember 2017 02.28

Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 2015
Nomor Tentang LN TLN Keterangan
1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang 23 5656
2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang 24 5657
3 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 44 5659
4 Tahun 2015 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-leste Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Democratic Republic Of Timor-leste Concerning Cooperative Activities In The Field Of Defence) 47 5675
5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam) 48 5673
6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini (Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia And The Independent State Of Papua New Guinea) 49 5674
7 Tahun 2015 Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Tentang Kegiatan Kerja Sama Di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Cooperative Activities In The Field Of Defence) 50 5675
8 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang 57 5678
9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 58 5679
10 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-undang 107 5698
11 Tahun 2015 Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
12 Tahun 2015 Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 219 Tahun 2015 5741
13 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam (Treaty On Mutual Legal Assistance In Criminal Matters Between The Republic Of Indonesia And The Socialist Republic Of Viet Nam)
14 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016
  • LN=Lembaran Negara
  • TLN=Tambahan Lembaran Negara

Pranala luar