Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1982: Perbedaan antara revisi

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
-iNu- (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tjmoel (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
{{UU tahun|1982}}
{{UU tahun|1982}}
{| class="wikitable" width=100%
== Daftar ==
|-
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982|Nomor 1]]''': Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (''Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961'') Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (''Vienna Convention On Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963'').
!width=12%|Nomor
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982|Nomor 2]]''': Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (''Convention On Special Missions, New York 1969'').
!width=10%|Tanggal
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982|Nomor 3]]''': Wajib Daftar Perusahaan.
!Tentang
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982|Nomor 4]]''': Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
!LN
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982|Nomor 5]]''': Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983.
!TLN
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982|Nomor 6]]''': Hak Cipta.
|-
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982|Nomor 7]]''': Tambahan Dan Perubahan Atas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982.
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982|Nomor 8]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975.
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982|1 Tahun 1982]]
|align=center|25-Jan-1982
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982|Nomor 9]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976.
|Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality,1963)
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1982|Nomor 10]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977.
|2
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982|Nomor 11]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978.
|3211
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982|Nomor 12]]''': Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979.
|-
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982|Nomor 13]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang.
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982|Nomor 14]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1982|2 Tahun 1982]]
|align=center|25-Jan-1982
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982|Nomor 15]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang.
|Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Mission, New York, 1969)
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982|Nomor 16]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar.
|3
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982|Nomor 17]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin.
|3212
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982|Nomor 18]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado.
|-
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1982|Nomor 19]]''': Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang.
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982|Nomor 20]]''': Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia.
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982|3 Tahun 1982]]
|align=center|01-Feb-1982
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982|Nomor 21]]''': Perubahan Atas [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966]] Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967|Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967]].
|Wajib Daftar Perusahaan
== Pranala luar ==
|7
* [http://bebas.vlsm.org/v01/RI/uu/1982/index.html Koleksi vlsm.org]
|3214
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982|4 Tahun 1982]]
|align=center|11-Mar-1982
|Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup
|12
|3215
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982|5 Tahun 1982]]
|align=center|11-Mar-1982
|Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983
|13
|3216
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982|6 Tahun 1982]]
|align=center|12-Apr-1982
|Hak Cipta
|15
|3217
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1982|7 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982
|29
|3218
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1982|8 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975
|30
|3219
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982|9 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976
|31
|3220
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1982|10 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977
|32
|3221
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1982|11 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978
|33
|3222
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1982|12 Tahun 1982]]
|align=center|29-Jun-1982
|Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979
|34
|3223
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1982|13 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang
|40
|3227
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1982|14 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
|41
|3228
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1982|15 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang
|42
|3229
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1982|16 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
|43
|3230
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982|17 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin
|44
|3231
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1982|18 Tahun 1982]]
|align=center|20-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado
|45
|3232
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1982|19 Tahun 1982]]
|align=center|28-Agust-1982
|Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang
|46
|3233
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982|20 Tahun 1982]]
|align=center|19-Sep-1982
|Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri
|51
|3234
|-
|align=center |[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982|21 Tahun 1982]]
|align=center|20-Sep-1982
|Perubahan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 196|Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196]] Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan [[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1967|Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967]]
|52
|3235
|}
{{UU/Lihat pula}}

Revisi per 5 November 2011 16.54

Undang-Undang Republik Indonesia
tahun 1982
Nomor Tanggal Tentang LN TLN
1 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Diplomatic Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention On Diplomatic Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1961) Dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention On Consular Relation And Optional Protocol To The Vienna Convention On Consular Relation Concerning Acquisition Of Nationality,1963) 2 3211
2 Tahun 1982 25-Jan-1982 Pengesahan Konvensi Mengenai Misi Khusus (Convention On Special Mission, New York, 1969) 3 3212
3 Tahun 1982 01-Feb-1982 Wajib Daftar Perusahaan 7 3214
4 Tahun 1982 11-Mar-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup 12 3215
5 Tahun 1982 11-Mar-1982 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 13 3216
6 Tahun 1982 12-Apr-1982 Hak Cipta 15 3217
7 Tahun 1982 29-Jun-1982 Tambahan Dan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1981/1982 29 3218
8 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1974/1975 30 3219
9 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1975/1976 31 3220
10 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1976/1977 32 3221
11 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1977/1978 33 3222
12 Tahun 1982 29-Jun-1982 Perhitungan Anggaran Negara Tahun 1978/1979 34 3223
13 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau Di Pekanbaru Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang 40 3227
14 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi Di Jambi Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang 41 3228
15 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Bengkulu Di Bengkulu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang 42 3229
16 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Nusa Tenggara Barat Di Mataram Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar 43 3230
17 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Di Samarinda Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banjarmasin 44 3231
18 Tahun 1982 20-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Di Palu Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado 45 3232
19 Tahun 1982 28-Agust-1982 Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Di Kendari Dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang 46 3233
20 Tahun 1982 19-Sep-1982 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Ri 51 3234
21 Tahun 1982 20-Sep-1982 Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 196 Tentang Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 52 3235

Catatan:

  • LN = Lembaran Negara
  • TLN = Tambahan Lembaran Negara

Referensi