Portal:Yogyakarta: Perbedaan antara revisi

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Konten dihapus Konten ditambahkan
-iNu- (bicara | kontrib)
-iNu- (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1: Baris 1:
{{indeks|Indonesia}}
{{header
{{process header
|title = Yogyakarta
|title = Yogyakarta
|section =
|section =
Baris 11: Baris 12:


== Sebelum Tahun 1945 ==
== Sebelum Tahun 1945 ==
* [[Perjanjian Ponorogo 1743]]

[[Perjanjian Ponorogo 1743]]
* [[Perjanjian Surakarta 1749]]
* [[Perjanjian Giyanti 1755]]

[[Perjanjian Surakarta 1749]]
* [[Perjanjian Paku Alam 1813]]
* [[Perjanjian Paku Alam 1831]]

[[Perjanjian Giyanti 1755]]
* [[Perjanjian Paku Alam 1832]]
* [[Perjanjian Paku Alam 1833]]

[[Perjanjian Paku Alam 1813]]
* [[Perjanjian Politik 1940]]
* [[Peraturan Tentara Jepang 1942]]

[[Perjanjian Paku Alam 1831]]

[[Perjanjian Paku Alam 1832]]

[[Perjanjian Paku Alam 1833]]

[[Perjanjian Politik 1940]]

[[Peraturan Tentara Jepang 1942]]


== Tahun 1945 dan tahun-tahun sesudahnya ==
== Tahun 1945 dan tahun-tahun sesudahnya ==
* [[Amanat 5 September 1945]]

* [[Piagam Penetapan]]
[[Amanat 5 September 1945]]
* [[Amanat 30 Oktober 1945]]

* [[Maklumat Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1946]]
[[Piagam Penetapan]]
* [[UU No. 3 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

* [[UU No. 15 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
[[Amanat 30 Oktober 1945]]
* [[UU No. 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

* [[UU No. 19 Tahun 1950]] tentang Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
[[Maklumat Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1946]]
* [[PP No. 31 Tahun 1950]] tentang Berlakunya UU: No 2/1950 (Prop. Jawa Timur); 3/1950 (D.I. Yogyakarta); 10/1950 (Prop. Jawa Tengah); dan 11/1950 (Prop. Jawa Barat).

* [[PP No. 32 Tahun 1950]] tentang Berlakunya UU: No 12/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Timur); 13/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Tengah); 14/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Barat); dan 15/1950 (Kabupaten di D.I. Yogyakarta).
[[UU No. 3 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
* [[UU No. 18 Tahun 1951]] tentang Perubahan Undang-undang Nr 15 tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo

[[UU No. 15 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
* [[UU Drt No. 5 Tahun 1957]] tentang Perubahan Kedudukan Wilajah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
* [[UU No. 14 Tahun 1958]] tentang Penetapan ,,Undang-undang Darurat No . 5 tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilajah Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen’’, (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 5), sebagai Undang-undang

[[UU No. 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta

[[UU No. 19 Tahun 1950]] tentang Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta

[[PP No. 31 Tahun 1950]] tentang Berlakunya UU: No 2/1950 (Prop. Jawa Timur); 3/1950 (D.I. Yogyakarta); 10/1950 (Prop. Jawa Tengah); dan 11/1950 (Prop. Jawa Barat).

[[PP No. 32 Tahun 1950]] tentang Berlakunya UU: No 12/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Timur); 13/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Tengah); 14/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Barat); dan 15/1950 (Kabupaten di D.I. Yogyakarta).

[[UU No. 18 Tahun 1951]] tentang Perubahan Undang-undang Nr 15 tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo

[[UU Drt No. 5 Tahun 1957]] tentang Perubahan Kedudukan Wilajah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen

[[UU No. 14 Tahun 1958]] tentang Penetapan ,,Undang-undang Darurat No . 5 tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilajah Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen’’, (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 5), sebagai Undang-undang


[[Kategori:Halaman indeks Wikisource|Yogyakarta]]
[[Kategori:Halaman indeks Wikisource|Yogyakarta]]

Revisi per 25 Agustus 2011 18.15

 ← Indeks: Indonesia
Yogyakarta

Dokumen-Dokumen Yogyakarta merupakan dokumen perjanjian ataupun peraturan lain yang berkaitan erat dengan pemerintahan diwilayah Yogyakarta sejak zaman Mataram II (1700-an) sampai sekarang ini. Untuk artikel sejarah Yogyakarta dapat dilihat di wikipedia dengan judul Kesultanan Mataram, Kesultanan Yogyakarta, Kadipaten Paku Alaman, dan Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebelum Tahun 1945

Tahun 1945 dan tahun-tahun sesudahnya

  • Amanat 5 September 1945
  • Piagam Penetapan
  • Amanat 30 Oktober 1945
  • Maklumat Yogyakarta Nomor 18 Tahun 1946
  • UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
  • UU No. 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta
  • UU No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
  • UU No. 19 Tahun 1950 tentang Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
  • PP No. 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya UU: No 2/1950 (Prop. Jawa Timur); 3/1950 (D.I. Yogyakarta); 10/1950 (Prop. Jawa Tengah); dan 11/1950 (Prop. Jawa Barat).
  • PP No. 32 Tahun 1950 tentang Berlakunya UU: No 12/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Timur); 13/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Tengah); 14/1950 (Kabupaten di Prop. Jawa Barat); dan 15/1950 (Kabupaten di D.I. Yogyakarta).
  • UU No. 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nr 15 tahun 1950 Republik Indonesia Untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon-Progo dan Adikarto Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta Menjadi Satu Kabupaten Dengan Nama Kulon Progo
  • UU Drt No. 5 Tahun 1957 tentang Perubahan Kedudukan Wilajah Daerah-Daerah Enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen
  • UU No. 14 Tahun 1958 tentang Penetapan ,,Undang-undang Darurat No . 5 tahun 1957 tentang Pengubahan Kedudukan Wilajah Daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen’’, (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 5), sebagai Undang-undang