Portal:Undang-Undang Republik Indonesia/1998: Perbedaan revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
tidak ada ringkasan suntingan
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998|Nomor 1]]''': Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
* '''[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998|Nomor 9]]''': Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
 
 
{| class="wikitable"
|-
!Nomor
!Tentang
!LN
!TLN
!Keterangan
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1998|1 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Menjadi Undang-Undang
|3739
| -
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998|2 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1997/1998
|65
|3749
|Mencabut : Ketentuan-ketentuan Dalam ICW (S. 1925 No. 448) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Ps. 7 ICW Yang Bertentangan Dengan Bentuk, Susunan, Dan Isi UU Ini <br> Mengubah : UU No. 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun Anggaran 1997/1998
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998|3 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
|66
|3750
|Mencabut : Ketentuan-ketentuan Dalam ICW (S. 1925 No. 448) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Ps. 7 ICW Yang Bertentangan Dengan Bentuk, Susunan, Dan Isi UU Ini <br> Diubah Oleh : <br> - UU No. 7 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1998 Tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999 <br> - UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas UU No. 3 Tahun 1998 Tentang APBN Tahun Anggaran 1998/1999 <br> Diperbarui Oleh : UU No. 7 Tahun 1999 Tentang APBN Tahun Anggaran 1999/2000 <br> Memperbarui : UU No. 6 Tahun 1997 Tentang APBN Tahun Anggaran 1997/1998
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1998|4 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang Republik Indonesia
|135
|3778
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998|5 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Convention Against Torture And Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)
|164
|3783
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998|6 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pengesahan Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, Dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya
|171
|3786
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998|7 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1998/1999
|175
|3787
|Mencabut : Ketentuan-ketentuan Dalam ICW (S. 1925 No. 448) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan UU No. 9 Tahun 1968 Tentang Perubahan Ps. 7 ICW Yang Bertentangan Dengan Bentuk, Susunan, Dan Isi UU Ini
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1998|8 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1996/1997
|176
|3788
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998|9 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum
|181
|3789
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998|10 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
|182
|3790
|Mencabut : Peraturan Tentang Usaha Perkreditan Yang Diselenggarakan Oleh Kelurahan Di Daerah Kadipaten Paku Alman (Rijksblaad Dari Daerah Paku Alaman Th. 1937 No. 9)
|-
| -
|[[Act Number 10 Year 1998]]
|Amendement Act Number 7 Year 1992 Concerning Banking
|182
|3790
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1998|11 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan
|184
|3791
|Dicabut Oleh : UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998|12 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal
|188
|3794
| -
|-
|[[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998|13 Tahun 1998]]
|Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia
|190
|3796
| -
|}
 
== Pranala luar ==
Pengguna anonim

Menu navigasi