Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000: Perbedaan revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
(2) Surat permohonan hak PVT harus memuat:
 
a. tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan;</br>
b. nama dan alamat lengkap pemohon;</br>
c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemulia serta nama ahli
waris yang ditunjuk;</br>
d. nama varietas;</br>
e. deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah,
ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting lainnya;</br>
f. gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi, yang diperlukan
untuk memperjelas deskripsinya.
a. orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat
kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat lengkap kuasa
yang berhak;</br>
b. ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris.
 
(2) Permohonan hak PVT dapat diajukan oleh:
 
a. pemulia;</br>
b. orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang
memesan varietas dari pemulia;</br>
c. ahli waris; atau</br>
d. konsultan PVT.
 
butir d, harus:
 
a. terdaftar di Kantor PVT;</br>
b. menjaga kerahasiaan varietas dan seluruh dokumen permohonan hak
PVT, sampai dengan tanggal diumumkannya permohonan hak PVT yang
a. diajukan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar
Indonesia;</br>
b. dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali dan
disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir a
paling lambat tiga bulan;</br>
c. dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang pertama di
luar negeri;</br>
d. dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT, bila hak PVT tersebut
pernah ditolak.
52

suntingan

Menu navigasi