Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/947

-200-

Angka 32

Pasal 133

Cukup jelas.

Angka 33

Pasal 154

Dalam rangka percepatan kemudahan berusaha, proses pengukuran, pendaftaran, dan penetapan kebangsaan Kapal pada Kapal penangkap ikan dilakukan secara terintegrasi melalui pelayanan 1 (satu) atap. Sarana dan prasarana penyelenggaraan sistem (satu) atap disediakan oleh Pemerintah Pusat.

Angka 34

Pasal 155

Ayat (1)

Pelaksanaan pengukuran Kapal dapat dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan. Khusus untuk Kapal penangkap ikan, pelaksanaan pengukuran dapat dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perikanan berdasarkan kompetensi, standar, dan prosedur yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 157

Cukup jelas.