Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/881

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 134 -

Angka 13

Pasal 21

Dalam penetapan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memperhatikan kemampuan dalam penyediaan Tenaga Listrik pemegang Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik yang memiliki Wilayah Usaha setempat.

Perizinan Berusaha penyediaan Tenaga Listrik memuat, antara lain, nama dan alamat badan usaha, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan usaha, syarat teknis, dan ketentuan sanksi.

Angka 14

Pasal 22

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 23

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 24

Cukup je1as.

Angka 17

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 27

Cukup jelas.

Angka 19. . .