Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/860

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah memuat aturan antara lain:

1. prinsip-prinsip perlindungan Hutan;
2. wewenang kepolisian khusus Kehutanan;
3. tata usaha peredaran Hasil Hutan; dan
4. pemberian kewenangan operasional kepada daerah.

Angka 16

Pasal 49

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 50

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan hukum, maupun badan usaha.

Yang dimaksud dengan "kerusakan Hutan" adalah terjadinya perubahan fisik, sifat frsik, atau hayatinya, yang menyebabkan Hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.