Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/857

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-110-

Angka 9

Pasal 30

Kerja sama dengan koperasi masyarakat setempat dimaksudkan agar masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar Hutan merasakan dan mendapatkan manfaat Hutan secara langsung, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka, serta sekaligus dapat menumbuhkan rasa ikut memiliki. Dalam kerja sama tersebut kearifan tradisional dan nilai-nilai keutamaan yang terkandung dalam budaya masyaralat dan sudah mengakar, dapat dljadikan aturan yang disepakati bersama. Kewajiban badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta bekerja sama dengan koperasi bertujuan untuk memberdayakan koperasi masyarakat setempat agar secara bertahap dapat menjadi koperasi yang tangguh, mandiri, dan profesional. Koperasi masyarakat setempat yang telah menjadi koperasi tangguh, mandiri, dan profesional diperlakukan setara dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta. Dalam hal koperasi masyarakat setempat belum terbentuk, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta turut mendorong segera terbentuknya koperasi tersebut.

Angka 10

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "aspek kelestarian Hutan" antara lain:

kelestarian lingkungan; kelestarian produksi; dan terselenggaranya fungsi sosial dan budaya yang adil, merata, dan transparan.

Yang dimaksud dengan "aspek kepastian usaha" antara lain:

kepastian kawasan; kepastian waktu usaha; dan kepastian jaminan hukum berusaha.

Ayat (2). . .

SK No 171777 A