Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/832

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 85 -

Ayat (1)

Memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup didalamnya termasuk mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dari Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam hal ini Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib membina dan memfasilitasi pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup tersebut, khususnya kepada Pekebun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 68

Dihapus.

Angka 23

Pasal 70

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 74

Ayat (1)

Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 75

Cukup jelas.