Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 39 -
Angka 2
- Pasal 32
- Cukup jelas.
Angka 3
- Pasal 42
- Cukup jelas.
Angka 4
- Pasal 43
- Ayat (1)
- Perencanaan ruang Laut merupakan suatu proses untuk menghasilkan rencana tata ruang Laut dan/ atau rencana zonasi untuk menentukan struktur ruang Laut dan pola ruang Laut. Struktur ruang Laut merupakan susunan pusat pertumbuhan Kelautan dan sistem jaringan prasarana dan sarana Laut yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- Ayat (1)
- Pola ruang Laut meliputi kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, alur Laut, dan kawasan strategis nasional tertentu. Perencanaan ruang Laut dipergunakan untuk menentukan kawasan yang dipergunakan untuk kepentingan ekonomi, sosial budaya, misalnya, kegiatan perikanan, piasarana perhubungan Laut, industri maritim, pariwisata, permukiman, dan pertambangan; untuk melindungi kelestarian Sumber Daya Kelautan; serta untuk menentukan perairan yang dimanfaatkan untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah Laut, dan migrasi biota Laut.
- Huruf a
- Perencanaan tata ruang Laut nasional mencakup wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi.
- Huruf b
- Cukup jelas.
- Huruf c
- Cukup jelas.
Ayat (2). . .
SK No 176989 A
