Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/453

-443-

Pasal 130

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Angkutan Udara Niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi dan Angkutan Udara Perintis serta sanksi administratif, termasuk prosedur dan tata cara pengenaan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

55. Pasal 131 dihapus

56. Pasal 132 dihapus

57. Pasal 133 dihapus

58. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

59. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Pemilik, agen ekspedisi muatan Pesawat Udara, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus dan/atau berbahaya wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pengelola pergudangan dan/atau Badan Usaha Angkutan Udara sebelum dimuat ke dalam Pesawat Udara.

(2) Badan...

SK No 176454 A