Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/270

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 260 -

Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik dilarang menerapkan tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen yang tidak sesuai dengan penetapan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Jual beli Tenaga Listrik lintas negara dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum berdasarkan Perizinan Berusaha.

Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Setiap kegiatan usaha Ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan.
Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi:
1. andal dan aman bagi instalasi;
2. aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; dan
3. ramah lingkungan.
Ketentuan keselamatan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. pemenuhan standardisasi peralatan dan pemanfaat Tenaga Listrik;
2. pengamanan instalasi Tenaga Listrik; dan

c. pengamanan...