Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/265

Halaman ini tervalidasi

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

- 255 -

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Penetapan Perizinan Berusaha untuk industri penunjang Tenaga Listrik untuk industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum dalam melaksanakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berhak untuk:
1. mielintasi sungai atau danau, baik di atas maupun di bawah permukaan;
2. melintasi laut, baik di atas maupun di bawah permukaan;
3. melintasi jalan umum dan jalan kereta api;
4. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk sementara waktu;
5. menggunakan tanah dan melintas di atas atau di bawah tanah;
6. melintas di atas atau di bawah bangunan yang dibangun di atas atau di bawah tanah; dan

g. memotong...