Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/154

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 144 -

Nakhoda yang mengoperasikan kapal penangkap memenuhi Perizinan Berusaha, yang tidak menyimpan alatPenangkapan Ikan di dalam palka selama berada di luar daerah Penangkapan Ikan yang diizinkan di wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 100B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), atau Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan oleh Nelayan Kecil dan/atau Pembudi Daya-Ikan Kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Ketentuan Pasal 100C diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

pasal 100. . .

SK No 176155 A