Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/1119

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-372-

Pasal 162

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kondisi insolven" adalah kondisi di mana Lembaga kekurangan modal yang berdampak pada kesulitan untuk melakukan kegiatan usaha dalam jangka panjang.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Ayat (1)

Peraturan Pemerintah dimaksud mengatur antara lain kebijakan investasi, keterbukaan informasi, benturan kepentingan, kerahasiaan informasi, pengadministrasian dari data dan informasi yang berkaitan dengan aset yang dikelola, audit internal, tanggung jawab sosial dan lingkungan serta manajemen risiko dengan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku secara internasional.

Ayat (2)

Ketidakberlakuan peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur pengelolaan keuangan negara/kekayaan negara/badan usaha milik negara bagi Lembaga, karena kegiatan pengelolaan aset dan investasi telah diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 165

Ayat (1)

Lembaga Pengelola Investasi dapat disebut dengan nama lain seperti: Indonesian Souereign Wealth Fund atau Indonesia Investment Authority.

Ayat (2)...

SK No 176666 A