Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023.pdf/1117

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
-370-

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "bentuk kerja sama lainnya' dapat mencakup pendirian dana kelolaan investasi (fund) bersama pihak lain.

Lembaga dalam kerja sama dengan pihak ketiga, tetap mempertahankan kedudukannya sebagai penentu utama kebijakan usaha dan penentu dalam pengambilan keputusan di badan usaha dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Ayat (3)

Pemindahtanganan aset Lembaga untuk dljadikan penyertaan modal dengan memperhatikan tujuan pemindahtanganan, penilaian atas aset dan memperhatikan praktik bisnis yang berlaku secara internasional dan dilakukan dengan prinsip usaha yang sehat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Peraturan Pemerintah dalam ayat ini sekurang-kurangnya mengatur:

kerja sama dengan pihak ketiga yang mencakup antara lain tata kelola aset yang dikerjasamakan, pembagian keuntungan hasil kerja sama, mekanisme partisipasi, audit dari aset yang bersangkutan; pembentukan dana kelolaan investasi (fund) yang mencakup permodalan, ruang lingkup tujuan investasi, bentuk, jenis dana kelolaan investasi dan tata kelola dana investasi; dan penilaian aset.

Pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah didasarkan pada praktik internasional yang baik.

Pasal 160...

SK No 176664 A