Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022.pdf/28
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
Tenaga medis atau tenaga kesehatan wajib menginformasikan kepada UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, dan/atau kepolisian jika menemukan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 40
UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) wajib memberikan pendampingan dan Pelayanan Terpadu yang dibutuhkan Korban.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 41
UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat wajib:
menerima laporan di ruang khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan Korban; dan
menyelenggarakan penguatan psikologis bagi Korban,
dalam hal Korban menyampaikan laporan dan/atau informasi melalui UPTD PPA, unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah di bidang sosial, dan/atau Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat.
