Halaman:Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012.pdf/56

Akademi komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB V
PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi

Pasal 83

Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 84

Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. Pendanaan Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk: