Lompat ke isi

Halaman:Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.pdf/78

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
-10-
Huruf a
Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah agar perusahaan/badan hukum melakukan pemulihan hutan akibat perbuatannya melakukan perusakan hutan karena tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “uang paksa” adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh badan hukum atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang termasuk dalam kategori “menghalang-halangi” adalah setiap upaya memperlambat proses, menutupi kasus, serta mempersulit dalam memperoleh data dan informasi.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a
Cukup jelas.