Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/11

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji-baca


  1. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan­-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 2)
  2. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang­-undang. 2)

Pasal 18A
  1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-­undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. 2)
  2. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang­-undang.2)

Pasal 18B
  1. Negara mengakui dan menghormati satuan­-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang­-undang.2)
  2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-­kesatuan masyarakat hukum adat serta hak­-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang­-undang. 2)