Halaman:Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.djvu/10

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji-baca



BAB IV
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
Dihapus.4)

BAB V
KEMENTERIAN NEGARA

Pasal 17
  1. Presiden dibantu oleh menteri-­menteri negara.
  2. Menteri-­menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.1)
  3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.1)
  4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-­undang.3)

BAB VI
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 18
  1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-­daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap­-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.2)
  2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 2)
  3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.2)
  4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-­masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis. 2)
  5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-­undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.2)