Halaman:UU Nomor 27 Tahun 2007.pdf/25

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga
Pengendalian

Paragraf 1
Program Akreditasi

Pasal 40

Dalam melaksanakan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Pemerintah wajib menyelenggarakan Akreditasi terhadap program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam hal penyelenggaraan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dapat melimpahkan wewenang penyelenggaraan akreditasi kepada Pemerintah Daerah. Standar dan Pedoman Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: relevansi isu prioritas; proses konsultasi publik; dampak positif terhadap pelestarian lingkungan; dampak terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat; kemampuan implementasi yang memadai; dan dukungan kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada pengelola Program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah mendapat akreditasi berupa: bantuan program sesuai dengan kemampuan Pemerintah yang dapat diarahkan untuk mengoptimalkan program akreditasi; dan/atau bantuan teknis.