Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/519
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
menetapkan standar Industri Pertahanan;
merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri Pertahanan;
merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar negeri; dan
melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Industri Pertahanan secara berkala.
Rancangan rencana induk jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada DPR untuk mendapatkan pertimbangan.
Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 38
Kegiatan produksi merupakan pembuatan produk oleh Industri Pertahanan sesuai perencanaan produksi sebagaimana dengan dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).
Kegiatan produksi Industri Pertahanan wajib mengutamakan penggunaan bahan mentah, bahan baku, dan komponen dalam negeri.
Dalam kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan 2 (dua) fungsi produksi Industri Pertahanan.
Industri Pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam Peraturan Pemerintah.
