Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/334

- 334 -

mengumpulkan dan mengembangkan sistem informasi yang terkait dengan pasar Jasa Konstruksi di negara yang potensial untuk pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional; mengembangkan sistem kemitraan antara usaha Jasa Konstruksi nasional dan internasional; menjamin terciptanya persaingan yang sehat dalam pasar Jasa Konstruksi; mengembangkan segmentasi pasar Jasa Konstruksi nasional; memberikan pelindungan hukum bagi pelaku usaha Jasa Konstruksi nasional yang mengakses pasar Jasa Konstruksi internasional; dan menyelenggarakan registrasi pengalaman badan usaha. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: mengembangkan sistem pemilihan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; mengembangkan Kontrak Kerja Konstruksi yang menjamin kesetaraan hak dan kewajiban antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa; mendorong digunakannya alternatif penyelesaian sengketa penyelenggaraan Jasa Konstruksi di luar pengadilan; dan mengembangkan sistem kinerja Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (l) huruf c, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan: mengembangkan Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi;