Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/303
Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
memahami dan memiliki wawasan luas mengenai
kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH dan Auditor Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 22
Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
Pelaku Usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 atau Pasal 26 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
