Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/28

- 28 -

penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota. Jangka waktu rencana tata ruang wilayah provinsi adalah 20 (dua puluh) tahun. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan. Peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa: bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang; perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis. Rencana tata ruang wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat. Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum ditetapkan, Gubernur menetapkan rencana tata ruang wilayah provinsi paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak mendapat persetujuan substansi dari Pemerintah Pusat.