Halaman:UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.pdf/20

- 20 -

Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Pusat: menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan: rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional; dan pedoman bidang penataan ruang. menetapkan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penyelenggaraan penataan ruang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 9

   Penyelenggaraan penataan ruang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
   
   Pasal 10

   Wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota;