Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA - 58 -
Pasal 76
Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau
Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan
banding kepada Atasan Pejabat.
Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga
Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan
batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan
administratif.
Bagian Kedua Keberatan
Pasal 77
Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak
diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau
Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
