Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan fraksi.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 130
Setiap keputusan rapat DPRD provinsi, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 131
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan keputusan diatur dalam peraturan DPRD provinsi tentang tata tertib.
Paragraf 12 Tata Tertib dan Kode Etik
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 132
Tata tertib DPRD provinsi ditetapkan oleh DPRD provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di lingkungan internal DPRD provinsi.
Tata tertib DPRD provinsi paling sedikit memuat ketentuan tentang:
pengucapan sumpah/janji;
penetapan pimpinan;
pemberhentian dan penggantian pimpinan;
jenis dan penyelenggaraan rapat;
pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, serta hak dan kewajiban anggota;
pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan;
penggantian antarwaktu anggota;
pembuatan pengambilan keputusan;
pelaksanaan konsultasi antara DPRD provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
