Halaman:UU 23 2014.pdf/38

Bagian Kelima
Desain Besar Penataan Daerah

Pasal 56

1. Pemerintah Pusat menyusun strategi penataan Daerah untuk melaksanakan penataan Daerah.
2. Pemerintah Pusat menyampaikan strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
3. Strategi penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam desain besar penataan Daerah.
4. Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat perkiraan jumlah pemekaran Daerah pada periode tertentu.
5. Desain besar penataan Daerah dijadikan acuan dalam pemekaran Daerah baru.
6. Desain besar penataan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB VII
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 57

Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Pasal 58

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

a. kepastian . . .