Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
NO
SUB URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
DAERAH PROVINSI
DAERAH KABUPATEN/KOTA
1
2
3
4
5
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan yang berakibat/berdampak pada kepentingan
nasional/internasional.
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan
penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah provinsi.
Penempatan upah minimum provinsi (UMP), upah minimum sektoral
provinsi (UMSP), upah minimum kabupaten/kota
(UMK) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK)
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan
penutupan perusahaan di Daerah kabupaten/kota
