Halaman:UU 23 2014.pdf/30

Pasal 40

1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:
   1. bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
   2. bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan;
   3. penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan
   4. sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.

Pasal 41

1. Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:
   1. membantu penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan;
   2. melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi;
   3. membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
   4. menyiapkan dukungan dana.
2. Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:
   1. menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan;
   2. mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi;
   3. membentuk perangkat Daerah Persiapan;
   4. melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan;
   5. mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
   6. menangani pengaduan masyarakat.
3. Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.