Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini tervalidasi
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 178 -
hibah; dan
sumber modal lainnya.
Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
kapitalisasi cadangan;
keuntungan revaluasi aset; dan
agio saham.
Pasal 333
Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk
pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua Perusahaan Umum Daerah
Pasal 334
Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh
modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah.
Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak
perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.