Halaman:UU 22 2014.pdf/5

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 5 -

1. DPRD kabupaten/kota memberitahukan secara tertulis kepada bupati dan walikota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati dan walikota selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan bupati dan walikota.

Pasal 6

1. Pemilihan diselenggarakan melalui tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan.
2. Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   1. penyusunan program, kegiatan, dan jadwal Pemilihan;
   2. pengumuman pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
   3. pendaftaran bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota;
   4. penelitian persyaratan administratif bakal calon gubernur, bakal calon bupati, dan bakal calon walikota; dan
   5. uji publik.
3. Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   1. penyampaian visi dan misi;
   2. pemungutan dan penghitungan suara; dan
   3. penetapan hasil pemilihan.

BAB III
PANITIA PEMILIHAN

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tahapan pemilihan, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota membentuk Panlih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah disampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
2. Panlih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan rapat paripurna.

Pasal 8 . . .