Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Halaman ini telah diuji baca
Paragraf 4 Sentra Penegakan Hukum Terpadu
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 267
Untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk sentra penegakan hukum terpadu.
Untuk pembentukan sentra penegakan hukum terpadu di
luar negeri Bawaslu, Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia
berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri.
Ketentuan lebih lanjut mengenai sentra penegakan
hukum terpadu diatur berdasarkan kesepakatan bersama
antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu.
Bagian Kelima Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu
Paragraf 1 Umum
Galat skrip: tidak ada modul tersebut "Anchor". Pasal 268
Sengketa tata usaha negara Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD
kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Sengketa tata usaha negara Pemilu merupakan sengketa yang timbul antara:
KPU dan Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak lolos verifikasi sebagai akibat dikeluarkannya
Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17; dan
