200 orang pasukan dan mendesak pimpinan angkatan darat untuk memenuhi usul ini. Adapun usul residen kepada pemerintah itu yang terpenting adalah sebagai berikut :
Sesuai dengan apa yang telah dilaporkan kepada pemerintah bahwa pada tanggal 6 Februari 1901 para pembesar akan dipanggil oleh residen ke Jambi untuk mengatur persoalan Jambi secara definitif, seperti yang telah dikemukakan di muka. Reisden menjelaskan bahwa cara yang akan ditempuh dalam menjalankan pemerintahan di Jambi tergantung dari sikap pemimpin-pemimpin Jambi yang ada hubungannya dengan pemerintah. Hubungan itu harus dicari dengan para pembesar yang ditugaskan Sultan mengurus pemerintah daerah yang ada mempunyai sikap bebas terhadap Sultan, terutama dengan keturunan raja-raja yang terdahulu sebagai pewaris apanage yang mengatur daerahnya sendiri. Sebagian besar dari mereka telah mempunyai hubungan baik dengan pemerintah. Kalau pemerintah lebih dapat meyakinkan bahwa hak-hak mereka tidak akan dikurangi, dapat diharapkan bahwa mereka tidak akan menentang ketertiban baru yang akan diadakan.
Pemimpin-pemimpin yang lain, apabila melihat pemerintah dengan konsekwen menjalankan kebijaksanaan yang telah digariskannya diharapkan akan mengubah sikap. Mereka akan menginsafi bahwa kebijaksanaan yang dijalankan pemerintah itu adalah untuk kepentingannya juga, sehingga mereka tidak akan menentangnya. Kepada mereka yang tetap membangkang tidak mau mengadakan kontak dengan pemerintah harus diambil tindakan tegas dan kontak dengan pemerintah harus dipaksakan.
Residen Rijn menganggap kedudukan kontrolur dan Pos Belanda di Jambi tidak tepat, karena letaknya terlalu jauh dari daerah huluan sehingga sukar untuk mengadakan hubungan dengan kepala-kepala dan pemimpin pemerintahan di huluan Tembesi dan Batanghari. Ia menyatakan bahwa Muara Tembesi tepat untuk kedudukan kontrolur dengan basis pasukan yang akan bergerak ke daerah pedalaman.
Pendudukan militer di Muara Tembesi menurut. Residen Rijn tidak akan menghalang-halangi soal-soal Jambi diselesaikan secara damai yang tetap akan diusahakan oleh pemerintah. Penduduk daerah itu kecuali untuk alasan-alasan tersebut di
55
