Belanda tidak begitu memperhatikan daerah Jambi. Sultan Ahmad Nazaruddin sendiri tidak begitu memikirkan soal pemerintahan. Karena kerja sama antara Sultan Akhmad Nazaruddin dengan Pangeran Ratu tidak dapat berjalan dengan baik, maka urusan Pemerintahan biasanya diserahkan kepada para pembesar dan kepala-kepala daerah setempat.
Keadaan seperti tersebut di atas menyebabkan sering dijalankannya paksaan dan perampasan hak-hak penduduk oleh kepala-kepala daerahnya sendiri, terutama terhadap orang-orang Kubu. Pembunuhan terhadap orang-orang militer juga sering terjadi di Jambi. Dan pelaku-pelakunya sukar ditangkap karena mereka mendapat perlindungan kepala-kepala daerah yang secara sembunyi-sembunyi memusuhi orang-orang Belanda.
Sikap rakyat dan kepala-kepala daerah yang secara terbuka dan kadang-kadang secara terselubung memusuhi orang-orang Belanda itulah yang mengakibatkan ekspedisi ilmiah yang dilakukan di daerah Jambi pada tahun 1878 menjadi kurang berhasil (16, p. 6).
Sikap tahun 1881 Sultan Akhmad Nazaruddin mangkat dan Pangeran Ratu Marta Ningrat diangkat sebagai penggantinya dengan gelar Sultan Mahilluddin. Sebagai Pangeran Ratu diangkat saudara sepupu Sultan Thaha Syaifuddin yang bernama Pangeran Suroro. Akibatnya banyak pengikut Sultan Thaha di Jambi yang ikut serta memegang urusan pemerintahan.
Residen Laging Tobias tidak kecewa dengan ikut sertanya pengikut-pengikut Sultan Thaha Syaifuddin dalam pemerintahan itu. Ia bahkan mengharapkan agar dengan jalan ini lebih banyak dapat mengadakan hubungan dengan mereka. Dari tahun 1881 sampai tahun 1884 Pemerintah Hindia Belanda tetap mengusahakan agar Sultan Thaha Syaifuddin bersedia menyerahkan diri dengan menawarkan syarat-syarat yang mereka anggap baik untuknya, yaitu:
- Memberikan tunjangan F. 500,- (lima ragus gulden) tiap-tiap bulan.
- Memberikan pengakuan sebagai pembesar pemerintah, dan
- Memberikan apanage (16, p. 6).
Tawaran Pemerintah Hindia Belanda itu lama sekali tidak
43
